Rapat Sosialisasi Implementasi Pelaksanaan Kartu Huma Betang Sejahtera
Palangka Raya – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) mengambil langkah progresif untuk memastikan akurasi dan transparansi program andalannya, Kartu Huma Betang Sejahtera. Dengan dibukanya kanal pengaduan resmi, Pemprov Kalteng memberi ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam validasi data penerima bantuan, yang disambut dengan antusiasme luar biasa.
Untuk memastikan setiap laporan valid, masyarakat diwajibkan menyertakan dokumen pendukung saat membuat aduan. Dokumen tersebut mencakup Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), foto kondisi tempat tinggal, serta surat keterangan kondisi ekonomi. Rangga menekankan, kelengkapan data ini krusial agar pemerintah memiliki gambaran menyeluruh mengenai kelayakan calon penerima manfaat.

Menyadari tantangan geografis dan belum meratanya akses digital di seluruh Kalteng, Pemprov tidak hanya bergantung pada sistem daring. Sebanyak 1.432 relawan telah dikerahkan ke seluruh desa dan kelurahan untuk melakukan verifikasi faktual di lapangan.
Data awal menunjukkan bahwa wilayah dengan jumlah calon penerima tertinggi terkonsentrasi di daerah dengan populasi besar, seperti Kabupaten Kapuas, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, dan Kota Palangka Raya. Menurut Rangga, angka ini sejalan dengan data kemiskinan yang merujuk pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), hasil kolaborasi dengan Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Turut hadir Kepala DInas Kesehatan Prov Kalteng Suyuti Syamsul.
Informasi lebih rinci mengenai insentif bagi guru ngaji, tokoh agama, dan tokoh adat akan disampaikan dalam pengumuman selanjutnya.
(Narasi:MMC Kalteng/edtgry, Foto:Gry, Redaktur:PPID Dinkes Kalteng)
Tinggalkan Balasan