Dinkes Prov Kalteng Gelar Pertemuan Advokasi dan Sosialisasi Pembiayaan Kesehatan dalam Mendukung UHC
Palangka Raya – Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah (Prov.Kalteng) menggelar Pertemuan Advokasi dan Sosialisasi Pembiayaan kesehatan dalam mendukung Universal Health Coverage (UHC) dan Kemitraan Penanganan Penyakit Prioritas, bertempat di Aquarius Boutique Hotel Palangka Raya. Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Suyuti Syamsul.
Dalam sambutannya Suyuti mengatakan bahwa arah dan strategi kebijakan RPJMN adalah meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dengan menekankan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar dan meningkatkan upaya promotif dan preventif yang didukung dengan inovasi dan penggunaan teknologi untuk menuju cakupan kesehatan semesta (UHC). Cakupan kesehatan semesta (UHC) menjamin seluruh masyarakat mempunyai akses untuk kebutuhan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative yang berkualitas dan efektif, imbuhnya.
“Salah satu implikasi komitmen penerapan UHC adalah tersedianya pelayanan kesehatan yang setara bagi seluruh masyarakat Indonesia dengan kualitas yang baik dan tidak menimbulkan resiko beban finansial,”
Sebagai wujud komitmen Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Pemprov Kalteng telah menanggung kontribusi iuran/premi peserta PBI-JK sebanyak kurang lebih 540 ribu peserta PBI-JK.

Selain itu, dimulai bulan Juli 2024 Pemprov Kalteng juga telah menanggung kontribusi iuran/premi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Pemda sebanyak kurang lebih 48.900 peserta dari seluruh kabupaten/kota, tegasnya.
“Data capaian UHC Provinsi Kalimantan Tengah pada bulan Juli 2024 sebesar 102%. Data tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sudah melebihi target RPJMN nasional tahun 2024 sebesar 98%,”
Ia menambahkan, Selain UHC, Dinas Kesehatan Provinsi juga fokus pada aspek kepesertaan aktif JKN dimana pada bulan Juli, rata-rata tingkat keaktifan peserta adalah 78,97% yang berarti bahwa sebenarnya di Provinsi Kalteng sudah melebihi target RPJNM 2024 sebesar lebih dari 75%. Walaupun tingkat keaktifan secara keseluruhan Provinsi Kalteng sudah diatas target, namun Provinsi Kalteng masih belum mendapatkan hak istimewa non cut off karena masih ada 1 kabupaten di provinsi kalteng yang tingkat keaktifan dibawah 75%. Untuk itu dengan adanya kuota yang ditanggung oleh Pemprov Kalteng diharapkan pada bulan Agustus 2024, seluruh kabupaten yang berada diwilayah Provinsi Kalimantan Tengah tingkat keaktifan peserta sudah berada diatas 75%.
Pembiayaan kesehatan merupakan unsur penting di dalam mendukung pembangunan kesehatan yang bertujuan untuk penyediaan pada kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan agar meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya, ungkapnya.
Sehubungan dengan keterbatasan anggaran APBD untuk kesehatan, maka perlu melakukan alternatif pendanaan untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI). Contohnya dengan menggunakan Mitra Kerja Perusahaan, BUMD, BUMN, Lembaga kemasyarakatan atau dana CSR melalui perlibatan non pemerintah agar kewajiban pembayaran tanggung jawab Pemerintah Daerah dapat terpenuhi.
Tujuan pertemuan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada Dinas Kesehatan dan stakeholder terkait untuk membentuk sinergitas pembiayaan kesehatan dalam mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta teknis pelaksanaan kemitraan pemerintah dan swasta, baik di bidang infrastruktur maupun non-infrastruktur dalam rangka penanganan penyakit prioritas guna mendukung agenda transformasi kesehatan.
Selain itu diharapkan juga agar Dinas Kesehatan kabupaten/kota dapat menginventarisasi kerjasama kemitraan pemerintah dan swasta yang mendukung program pemerintah. Diharapkan setelah adanya inventarisasi mengenai kemitraan tersebut, pemerintah daerah dapat mengetahui sumber pembiayaan untuk program kesehatan selain dari APBD/APBN serta menjawab tantangan pelaksanaan pembiayaan inovatif untuk program-program di bidang kesehatan, tutupnya.

Turut Hadir sebagai Narasumber dari BPJS Kesehatan Cabang Palangka Raya dan Peserta dari Biro Pemerintahan Setda Prov Kalteng, Bappedalitbang, Dinkes serta Rumah Sakit Kabupaten/kota.
(Narasi : Gry, Foto : Apul, Redaktur : PPID Dinkes Kalteng)
Tinggalkan Balasan