Pusjak PDK Kemenkes RI Gelar Pertemuan Pendampingan Provinsi/Kab/Kota Dalam Perhitungan PHA/DHA Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024

Pusjak PDK Kemenkes RI Gelar Pertemuan Pendampingan Provinsi/Kab/Kota Dalam Perhitungan PHA/DHA Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024

Palangka Raya – Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan (Pusjak PDK) Kementerian Kesehatan RI gelar Pertemuan Pendampingan bagi Provinsi/Kab/Kota dalam Perhitungan Provincial Health Account / District Health Account (PHA/DHA) Provinsi Kalimantan Tengah, bertempat di Hotel Aquarius Palangka Raya, Rabu (17/4/2024).

Pertemuan ini dibuka oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Prov Kalteng Rainer Danny P Mamahit mewakili Kepala Dinas, dalam sambutan tertulis kepala Dinas beliau mengatakan bahwa Undang – Undang  No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan landasan baru untuk melakukan berbagai upaya percepatan dalam menjalankan transformasi kesehatan melalui 6 pilar, yaitu  transformasi layanan primer, layanan rujukan, sistem ketahanan kesehatan, sistem pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, dan teknologi kesehatan, imbuhnya.

“Oleh karena itu, pengelolaan pendanaan kesehatan yang transparan, akuntabel, dan berbasis bukti sangat penting untuk mencapai pelayanan kesehatan yang lebih merata, berkelanjutan, dan berkualitas bagi seluruh penduduk Indonesia. Suatu daerah akan dapat mengetahui potensi pembiayaannya dan kemana akan dialokasikan serta untuk apa dana tersebut digunakan  melalui System Health Account (SHA),”

Pendampingan Provinsi/Kab/Kota Dalam Perhitungan PHA/DHA Provinsi Kalimantan Tengah

Health Account (HA) adalah proses pencatatan dan klasifikasi data belanja kesehatan (health expenditure), merupakan sebuah proses untuk menggambarkan aliran biaya atau belanja yang dicatat dalam penyelenggaraan sebuah sistem kesehatan atau dapat dikatakan sebagai suatu cara untuk mendapatkan gambaran pembiayaan kesehatan secara menyeluruh (komprehensif). Di banyak negara, HA hanya dilakukan dalam skala nasional yaitu National Health Account (NHA) dan tidak dikenal istilah District Health Account (DHA) maupun Provincial Health Account (PHA), pungkasnya.

Ia menambahkan, penggunaan istilah NHA, PHA, dan DHA berhubungan dengan batas kewilayahan, dimana DHA merupakan belanja kesehatan dalam wilayah kabupaten/kota, sedangkan PHA mencakup belanja yang dikeluarkan di sejumlah kabupaten/kota di provinsi bersangkutan ditambah dengan belanja kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi yang tidak tercatat di dalam DHA. NHA merupakan kumpulan PHA-PHA ditambah belanja kesehatan di tingkat pusat tetapi tidak termasuk dana dekonsentrasi, tugas perbantuan, bantuan sosial maupun dana BOK yang ditransfer ke provinsi atau kabupaten/kota.

“Provincial dan District Health Account (PHA/DHA) merupakan salah satu alat bantu monitoring dan pengambilan keputusan di bidang kesehatan yang memberikan gambaran pembiayaan kesehatan bersumber publik maupun swasta di daerah. Perhitungan pembiayaan kesehatan ini membantu pengambil keputusan dalam menjawab beberapa pertanyaan pokok terkait isu kecukupan, pemerataan, efisiensi, efektifitas, dan keberlanjutan yang dapat digunakan sebagai dasar kebijakan alokasi sumber daya kesehatan” ucap Sekdis.

Kegiatan pendampingan PHA/DHA ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pembiayaan pelayanan kesehatan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Informasi tersebut dapat dijadikan dasar agar pembiayaan pada bidang kesehatan melalui PHA/DHA dapat tersusun dengan baik, sehingga dalam penyusunan perencanaan menjadi lebih baik, serta dapat meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas pemerintahan lokal. Adapun output dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen PHA/DHA Tahun 2024 di 8 Kabupaten  Provinsi Kalimantan Tengah.

Mengingat pentingnya PHA/DHA ini, koordinasi, kolaborasi dan sinergi dengan lintas sektor terkait seperti Bappeda, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dan institusi vertikal yang ada dalam wilayah Kabupaten/Kota harus terus dilakukan agar dokumen PHA/DHA dapat tersusun, tutup beliau.

Foto Bersama

Narasumber berasal dari Pusjak PDK Kemenkes RI melalui daring (dalam jaringan) dan luring (luar jaringan) atau secara langsung, peserta dari Bappeda, BKAD, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota serta Rumah Sakit dan Puskesmas se-Kalimantan Tengah.

(Narasi/Foto : Gry, Redaktur : PPID Dinkes)

Share this post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *