Dinkes Kalteng Gelar Pertemuan Monev Program Kesehatan Keluarga dan Gizi

Dinkes Kalteng Gelar Pertemuan Monev Program Kesehatan Keluarga dan Gizi

Palangka Raya – Dinkes Prov Kalteng melalui Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas) menggelar pertemuan Monitoring dan Evaluasi Program Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Gizi Kabupaten/Kota yang berlangsung di Aula UPT Bapelkes Dinkes Prov Kalteng, Senin (8/6/2026).

Kegiatan dibuka oleh Kepala Dinas Kesehatan Prov Kalteng yang diwakili oleh Kepala Bidang Kesmas Fery Iriawan, dalam sambutannya mengatakan bahwa Kementerian Kesehatan terus mendorong transformasi sistem kesehatan melalui enam pilar transformasi kesehatan sebagai upaya mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan.

“Upaya tersebut sejalan dengan Program Prioritas Huma Betang Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya pada program Betang Sehat yang memprioritaskan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan prevalensi stunting sebagai isu prioritas nasional dan daerah,” imbuhnya.

Peserta Pertemuan Monev Program Layanan Kesehatan Keluarga dan Gizi

Data kesehatan di Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan adanya penurunan AKI dari 116 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2023 menjadi 105 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2024. Angka Kematian Bayi juga mengalami penurunan dari 12,69 per 1.000 kelahiran hidup menjadi 8,6 per 1.000 kelahiran hidup. Selain itu, prevalensi stunting turun dari 23,5% pada tahun 2023 menjadi 22,1% pada tahun 2024.

“Meskipun demikian, berbagai tantangan masih dihadapi, seperti rendahnya kualitas pelayanan kesehatan, keterbatasan tenaga kesehatan, rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat, serta belum optimalnya pemerataan pelayanan kesehatan,” tambahnya.

Dalam mendukung percepatan penurunan AKI, AKB, dan stunting, pemanfaatan teknologi digital melalui aplikasi MPDN, ePPGBM, dan SiGizi Kesga menjadi sangat penting. Pemantauan faktor determinan kesehatan dilakukan secara berkelanjutan mulai dari skrining anemia remaja puteri, pelayanan ibu hamil, pemantauan tumbuh kembang balita, pemberian ASI eksklusif, imunisasi dasar lengkap, hingga perbaikan sanitasi lingkungan. Pemantauan tersebut dilakukan oleh petugas kesehatan di tingkat Puskesmas, Kabupaten/Kota, Provinsi hingga pusat.

Namun demikian, pelaksanaan penginputan dan pelaporan data surveilans gizi dan kesehatan keluarga masih menghadapi berbagai kendala di lapangan, baik dari sisi cakupan sasaran, ketepatan waktu pelaporan, maupun koordinasi antar pengelola program.

Foto Bersama

Oleh karena itu, diperlukan pertemuan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Gizi bagi Kabupaten/Kota guna meningkatkan kualitas data yang cepat, akurat, teratur, berkelanjutan, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pengambilan kebijakan kesehatan, tutup kabid kesmas.

Share this post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *