Kadinkes Buka Pertemuan Monev Pelaksanaan Pembayaran Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK) pada Faskes Tingkat Pertama Tingkat Prov. Kalteng
Palangka Raya – Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah (Prov.Kalteng) Suyuti Syamsul menjadi pengarah pelaksana kegiatan membuka Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK) Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, bertempat di J’S Kitchen Kalawa Palangka Raya, Rabu (29/5/2024).
Dalam sambutannya Suyuti mengatakan, Dinas Kesehatan Prov. Kalteng atas nama Menteri Kesehatan boleh memberikan surat penugasan ke Dokter spesialis dan sekarang di ambil alih oleh pusat.
“Penugasan hanya bisa diberikan di daerah yang belum ada dokter spesialis yang sama, jika dokter spesialis sudah habis masa prakteknya dan jika ingin minta penugasan harus di Kabupaten/kota yang berbeda”, imbuhnya.
Saya Berharap melalui kegiatan ini ada solusi yang kita temukan untuk mengatasi masalah yang ada di lapangan, makin hari pelayanan kesehatan bagi masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah semakin bagus.
Meskipun saat ini, 95% pelayanan itu adalah terhadap peserta BPJS. Unitysasi pemeriksaan Kesehatan itu rendah sekali, kemungkinan besar peserta JKN tidak mengetahui bahwa ada haknya untuk pemberi screaning kesehatan, ujarnya.
Dalam kesempatan ini, Asisten Deputi Bidang Jampelkes BPJS Kesehatan Dwi Hesti Yuniarti memaparkan bahwa FKTP yang sudah bekerja sama bertambah sebanyak 143 sehingga akses layanan kesehatan naik menjadi 128,2% dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2024.

“Jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bekerja sama per April 2024 yaitu Praktik Dokter Gigi Perorangan 2%, Klinik TNI 1%, Klinik Polri 5%, RS Kelas D Pratama 1%, Dokter Praktik Perorangan 17%, Klinik Pratama 16% dan yang terbanyak dari Puskesmas 58%”, tegasnya.
Di samping itu, jumlah Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang sudah bekerja sama bertambah sebanyak 28 sehingga akses layanan kesehatan naik menjadi 155,56%, Proporsi FKRTL yang sudah bekerja sama terbanyak adalah FKRTL milik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kab/Kota yaitu 60,7 %.
“Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Periode Januari 2014 sampai dengan April 2024 sebesar 13,4 Juta Pemanfaatn Layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)”, tambahnya.
Optimalisasi Program JKN tercantum ke dalam Pengimplementasian Permendagri Nomor 28 tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah. Dan Substansi Permenkes Nomor 6 tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.
Kami berharap, Pelaksanaan reviu rujukan sebagai upaya dalam perbaikan/optimalisasi capaian KBK kedepannya dan hasil reviu berpotensi dalam penyesuaian capaian KBK serta Kapitasi yang telah diperhitungkan dan dibayarkan, Monitoring dan menghimbau seluruh Fasilitas Kesehatan untuk terakreditasi sebelum 30 Juni 2024, dan FKTP agar dapat merujuk pasien sesuai ketentuan dan tepat dalam menginput diagnosis spesialistik atau non spesialistik dan dengan TACC atau tanpa TACC, tutupnya.

Turut Hadir Kepala Dinas Kesehatan Kab.Lamandau Rosmawati, Kadis Kesehatan Kab.Kapuas Tonun Irawaty Panjaitan, Sekretaris IDI Kalteng Tagor Sibarani, Kabid Yankes Dinkes Prov Eddy Kelana, mewakili Adinkes Sofia Wirda Antemas serta Peserta dari Dinkes Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah.
(Narasi : Gry, Foto : Apul, Redaktur : PPID Dinkes Kalteng)
Tinggalkan Balasan