Pemprov Kalteng Lakukan Penilaian Mutu demi meningkatkan Kapasitas Pelayanan Kesehatan Dinkes Provinsi dan Kabupaten/Kota

Pemprov Kalteng Lakukan Penilaian Mutu demi meningkatkan Kapasitas Pelayanan Kesehatan Dinkes Provinsi dan Kabupaten/Kota

Palangka Raya – Dalam upaya meningkatkan dan penilaian mutu pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Tingkat Pertama (FKTP) Kementerian Kesehatan telah menetapkan  akreditasi FKTP. Dilakukan Pertemuan Peningkatan Kapasitas Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai Pembina Mutu di FKTP Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, bertempat di Hotel Bahalap Palangka Raya, Senin (14/11/2022).

Akreditasi Puskesmas di Provinsi Kalimantan Tengah mulai dilaksanakan pada tahun 2016 yaitu sebanyak 13 Puskesmas terakreditasi. Pada tahun 2017 bertambah 66 sehingga menjadi 79 Puskesmas terakreditasi, tahun 2018 menjadi 138 Puskesmas terakreditasi dan tahun 2019 menjadi 194 Puskesmas terakreditasi dari 204 Puskesmas di Provinsi Kalimantan Tengah, ujar Kadis Kesehatan Dr. dr. Suyuti Syamsul, MPPM dalam sambutannya.

“Ada 10 (sepuluh) Puskesmas yang masih belum terakreditasi, hal ini terkendala oleh Puskesmas masih belum memiliki nomor register dan/atau tidak ada tenaga medis (dokter).

Sesuai amanat Permenkes No. 46 Tahun 2015 bahwa FKTP yang telah terakreditasi akan dilakukan akreditasi ulang atau re-akreditasi setiap 3 tahun sekali. Untuk menghasilkan kinerja puskesmas yang optimal sesuai dengan wewenang yang didelegasikan maka Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota perlu melakukan pembinaan dan pengawasan (Binwas) kepada Puskesmas.”

Dalam upaya meningkatkan mutu pelaksanaan Binwas perlu dibentuk Tim Pembina Cluster Binaan (TPCB) untuk melakukan pembinaan dan pengawasan  secara berkesinambungan sebagaimana yang diamanatkan dalam Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang puskesmas.

TPCB mempunyai peranan besar dalam membantu mewujudkan budaya mutu di puskesmas, membantu puskesmas untuk memenuhi standar akreditasi, membantu menyusun dan membantu dalam pelaksanaan Perencanaan Perbaikan Strategis (PPS) yang merupakan rekomendasi surveior pada survei akreditasi sebelumnya, memastikan puskesmas untuk menerapkan Indikator Mutu Nasional (INM) dan Insiden Keselamatan Pasien (IKP), tambah kadiskes.

Melihat besarnya peranan TPCB dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan di puskesmas, perlu kemampuan atau kapasitas TPCB yang mumpuni dalam melakukan pembinaan terpadu, melalui kegiatan ini diharapkan bisa meningkatkan kapasitas Tim Pembina Cluster Binaan (TPCB) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, tutup kadiskes.

(Artikel/Foto : Gery, Redaktur : PPID Dinkes)

Share this post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *