Dinkes Kalteng Gelar Pelatihan Pelayanan Kontrasepsi Bagi Bidan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Angkatan II) Tahun 2023

Palangka Raya – Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah (Prov.Kalteng) Gelar Pelatihan Pelayanan Kontrasepsi Bagi Bidan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Angkatan II), bertempat di Neo Hotel Palangka Raya, Senin (18/09/2023).

Kepala Dinas Kesehatan Prov. Kalteng Dr. dr. Suyuti Syamsul, MPPM membuka kegiatan sekaligus memberikan sambutan, beliau mengatakan bahwa Masih tingginya AKI, AKB, Stunting merupakan dampak dari berbagai situasi status kesehatan reproduksi. Dampak yang mengakibatkan status kesehatan reproduksi yang buruk bahkan besar berpengaruh untuk bayi yang dilahirkan salah satunya disebabkan oleh masih banyaknya kehamilan yang tidak direncanakan atau tidak layak hamil dengan masih tingginya angka kejadian jumlah kehamilan risiko tinggi termasuk Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) dan kehamilan dengan 4 Terlalu (Terlalu muda, Terlalu tua, Terlalu dekat dan Terlalu banyak), ucapnya.

“Tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam memberikan konseling dan pelayanan KB yang berkualitas. Pelatihan program dan pelayanan kontrasepsi yang ditujukan kepada tenaga kesehatan terutama yang memberikan layanan KB merupakan cara strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan KB itu sendiri,”

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu pilar utama dalam Upaya membantu penurunan kematian ibu dan bayi di safe matherhood. Program KB telah lama dikembangkan, namun sampai saat ini pencapaian indikator Program KB belum sepenuhnya menunjukan keberhasilan, berdasarkan hasil Suvei Demokrasi Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017, capaian angka kesertaan KB aktif sebesar 64%, namun penggunaan metode KB justru meningkat pada penggunaan KB metode tradisional (dari 4% pada SDKI 2012 menjadi 6% pada SDKI 2017), sedangkan pada metode KB modern mengalami penurunan (dari 58% pada SDKI 2012 menjadi 57% pada SDKI 2017), ujarnya.

Ia menambahkan, angka kejadian putus pakai ber KB cenderung meningkat dari 21% (2002) menjadi 29% pada tahun 2017. Penyebab terbanyak putus pakai adalah efek samping penggunaan alat kontrasepsi. Hal ini salah satunya disebabkan karena belum optimalnya pelaksanaan konseling dan pelayanan kontrasepsi yang diberikan.

Melalui pelatihan yang diadakan selama 13 hari, besar harapan kami agar Pedoman Pelayanan Kontrasepsi dan Keluarga Berencana dapat tersampaikan berdasarkan Kurikulum dan Modul yang sudah terstandar sehingga dapat meningkatkan aspek pengetahuan dan ketrampilan klinik bagi bidan yang dilatih. Dan melalui kegiatan ini pula dapat meningkatkan capaian indikator program yaitu kemampuan Puskesmas mampu menyelenggarakan pelayanan kontrasepsi, tutupnya.

(Narasi : Gery, Foto : Apul, Redaktur : PPID Dinkes)