Apa Dampak Program Kesehatan Terhadap Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan ?

Apa Dampak Program Kesehatan Terhadap Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan ?

Untuk Penanggulangan Kemiskinan Daerah masukan dari bidang kesehatan dapat berfokus pada strategi yang bersifat preventif dan promotif. Hal ini dilakukan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin akibat sakit, meningkatkan produktivitas, serta mencegah kemiskinan akibat masalah kesehatan. Kemiskinan Kronis diakibatkan oleh keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan sumber daya ekonomi yang berlangsung lama dan turun-temurun.

Permasalahan yang terkait bidang kesehatan antara lain tingginya kematian ibu dan bayi, masih tingginya pervalensi stunting, tingginya kesakitan penyakit tropis, keterbatasan akses dan pemerataan kualitas layanan kesehatan dan rendahnya kapasitas deteksi dini, diagnosis, dan pengobatan penyakit.

Sedangkan untuk issue strategisnya antara lain belum optimalnya sistem layanan kesehatan ibu dan anak, belum meratanya akses dan kualitas Pelayanan Kesehatan antar wilayah serta belum optimalnya penanganan penyakit menulat dan tidak menular.

Berdasarkan prioritas pembangunan dan informasi terkini, berikut adalah hal-hal yang terkait dengan bidang kesehatan untuk Penanggulangan Kemiskinan Daerah  sebagai berikut ;

1. Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan 

  • Optimalisasi layanan kesehatan primer: Memperkuat peran Puskesmas dan Pustu sebagai garda terdepan, khususnya di wilayah terpencil dan sulit terjangkau. Secara keseluruhan terdapat 205 puskesmas yang operasional terdiri dari : 49 puskesmas di perkotaan, 75 puskesmas di pedesaan, 53 puskesmas daerah terpencil dan 28 puskesmas daerah sangat terpencil, serta dengan jumlah puskesmas pembantu sebanyak 1.160 buah.
  • Perluasan jangkauan layanan bergerak: Meneruskan dan meningkatkan program layanan kesehatan keliling untuk menjangkau masyarakat di pedalaman dan pelosok desa, terutama bagi kelompok miskin dan rentan. Perluasan pelayanan kesehatan bergerak (flying dan sailing health care) dan gugus pulau. Kegiatan pelayanan kesehatan bergerak tersebut diukur melalui indikator “Jumlah Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB) yang dilakukan di daerah terpencil dan sangat terpencil sesuai standar” (masuk dalam salah satu program prioritas dan inovasi dalam renstra Bidang Kesehatan 2025-2029)
  • Penguatan fasilitas kesehatan: Meningkatkan sarana dan prasarana Puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T), karena keterbatasan fasilitas dan tenaga medis meningkatkan beban biaya kesehatan, menurunkan produktivitas, dan memperkuat risiko kemiskinan struktural, khususnya di daerah pedalamanpeningkatan sarpras ini sesuai kewenangan dalam pembiyaan kita mendorong untuk pemenuhan melewati sumber dana antara lain APBD Kabupaten/Kota, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik , Dana Hibah dari pusat lewat program SOPHI – Strengthening of Primary Healthcare in Indonesia (Alkes Puskesmas), InPULS – Indonesia Public Health Laboratory System (Alkes Laboratorium) dan  melalui Program SIHREN – Strengthening Indonesia’s Healthcare Referral Network (Penguatan Jaringan Rujukan Layanan Kesehatan di Rumah Sakit) serta sumber pembiyaan lainnya yang sah dan sesuai aturan yg berlaku.

2. Percepatan penurunan stunting dan perbaikan gizi 

  • Intervensi spesifik dan sensitif: Mempercepat penurunan stunting melalui sinergi program dari berbagai sektor, termasuk penyediaan akses air bersih dan sanitasi, peningkatan edukasi gizi, serta bantuan pangan bergizi. Intervensi spesifik fokus langsung pada penyebab stunting seperti pemberian makanan bergizi dan pencegahan infeksi, umumnya dilakukan di sektor kesehatan. Sementara itu, intervensi sensitif bertujuan jangka panjang dengan mengatasi akar penyebab tidak langsung, seperti penyediaan air bersih dan sanitasi, pendidikan, serta peningkatan kesadaran gizi dan pengasuhan, yang dilaksanakan lintas sektor pembangunan
  • Pemberian makanan tambahan (PMT): Melanjutkan program PMT bagi ibu hamil dan balita dari keluarga miskin untuk mencegah kekurangan gizi. Diutamakan PMT Lokal yang menjadi makanan pokok disuatu wilayah dengan proses pengolahan yang tepat serta terukur kandungan gizinya.
  • Penyuluhan gizi terpadu: Mengintensifkan penyuluhan mengenai gizi seimbang dan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) kepada masyarakat, khususnya di tingkat desa. 

Kita mendorong pembiayaan program dan kegiatan diatas menggunakan dana DAK Non Fisik melewati dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) serta mengoptimalkan penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) sesuai petunjuk teknis yang berlaku tahun berjalan.

3. Peningkatan kualitas dan perlindungan kesehatan masyarakat miskin

  • Jaminan Kesehatan Nasional (JKN): Memastikan cakupan kepesertaan JKN, terutama bagi masyarakat miskin dan rentan, untuk meringankan beban biaya berobat. Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan (JK) = 549.593 Jiwa/peserta (Juni 2025). Program ini masuk dalam program Huma Betang terutama Betang Sehat yaitu program Berobat Gratis Berbasis KTP.
  • Pendekatan keluarga sehat: Memaksimalkan pendataan dan pendekatan hasil pelaksanaan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) untuk mengidentifikasi masalah kesehatan dan kemiskinan secara terpadu.
  • Penguatan Posyandu dan Kader Kesehatan: Mengaktifkan kembali peran Posyandu sebagai pusat pelayanan kesehatan di tingkat desa dan meningkatkan kapasitas kader kesehatan. Penguatan peran serta PKK secara berjenjang dari Provinsi-Kab/Kota-Kecamatan-Desa dan Kerjasama lintas sektor terkait antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta OPD-2 lain.

4. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular 

  • Skrining dan deteksi dini: Melakukan skrining kesehatan secara berkala bagi masyarakat miskin untuk mendeteksi dini penyakit menular (TBC, HIV/AIDS) maupun tidak menular (hipertensi, diabetes). Dengan optimalisasi penggunaan Aplikasi SATU SEHAT Mobile dan Aplikasi Sehat IndonesiaKU (ASIK) mempermudah pendaftaran dan pengelolaan data pemeriksaan untuk pencatatan dan pelaporan hasil skrining, program ini juga diperluas untuk anak sekolah melalui pemeriksaan Kesehatan Gratis Sekolah (PKG).
  • Kampanye imunisasi rutin: Memastikan cakupan imunisasi rutin pada balita tetap tinggi, terutama di daerah terpencil. Antara lain optimalisasi kampanye Penyakit Yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) Diptheria, Campak dan Penyakit demam berdarah
  • Pencegahan penyakit berbasis lingkungan: Mengintervensi masalah kesehatan akibat lingkungan yang buruk, seperti penyakit berbasis air dan sanitasi, di kantong-kantong kemiskinan. Keterbatasan jaringan persampahan meningkatkan risiko penyakit, pencemaran, serta menambah beban pengeluaran rumah tangga miskin untuk kesehatan, yang pada akhirnya menurunkan produktivitas dan memperkuat siklus kemiskinan. Penyakit menular prioritas di Kalimantan Tengah adalah penyakit yang berkaitan dengan perilaku hidup bersih dan sehat serta kebersihan lingkungan yaitu : TBC, HIV/AIDS, Malaria, DBD, Kusta, PISP (penyakit infeksi saluran pencernaan) dan ISPA
  • TBC :  Capaian penemuan kasus baru 55,8% (target 90%)
  • HIV / AIDS :  ODHIV baru ditemukan yang mendapatkan pengobatan ART 72,10% (target 90%)
  • Malaria :  Positive rate malaria 2,02% (target < 5%), namun masih ada 2 kabupaten yg belum eliminasi malaria karena masih ditemukan kasus indigenous malaria.
  • DBD : angka kesakitan / insidens rate DBD : 23,16% dari target < 10/100.000 penduduk

5. Peningkatan sinergi dan kolaborasi antar-OPD

  • Pendataan terintegrasi: Memanfaatkan data terpadu untuk menyasar intervensi kesehatan secara tepat sasaran. (Optimalisasi Penggunaan Platform Satu Sehat, Rekam Medis Elektronik (RME), Sistem Rujukan Teriintegrasi (SISRUTE) )
  • Kolaborasi lintas sektor: Mengintensifkan kolaborasi antara Dinas Kesehatan, Bappeda, Dinas Sosial, dan dinas terkait lainnya untuk memastikan program penanggulangan kemiskinan berjalan sinergis dan berkelanjutan. 

Masukan-masukan ini sejalan dengan program “Betang Sehat” yang diusung oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan bermartabat.

Contoh ; koordinasi dan kerjasama baik antar OPD di Kabupaten maupun, antar Kecamatan Kelurahan dan Desa dalam intervensi konvergensi
  1. Berobat Gratis Berbasis KTP
  2. Insentif Tenaga Kesehatan Desa
  3. Revitalisasi Puskesmas Desa
  4. Pendampingan Ibu Hamil dan Pasca Hamil
  5. Satu Desa satu Ambulan

Ada beberapa angka capaian indicator kinerja terkait bidang Kesehatan yang terkait dengan angka kemiskinan, antara lain sebagai berikut ;

  1. Angka Kematian Ibu = Tahun 2023 ; 179,3 = tahun 2024 ; 109,3
  2. Persentase Stunting = tahun 2023 (SKI) ; 23,5 % = tahun 2024 (SSGI) ; 22,1%
  3. Persentase Balita Wasting = Tahun 2023 (SKI); 9% = tahun 2024 (SSGI) ; 8 %

Dengan fokus pada pencegahan dan peningkatan akses, dapat memastikan bahwa kesehatan tidak lagi menjadi pemicu kemiskinan, melainkan menjadi fondasi bagi peningkatan kesejahteraan Masyarakat.

Penulis : Isranor (Perencana Ahli Muda)

Share this post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *