Dinkes Kalteng Gelar Pertemuan Pendampingan dalam Perhitungan Layanan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Kesehatan

Dinkes Kalteng Gelar Pertemuan Pendampingan dalam Perhitungan Layanan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Kesehatan

Palangka Raya – Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pemerintah Daerah wajib menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara. SPM juga digunakan sebagai kontrol terhadap kinerja pemerintah di bidang pelayanan publik bidang kesehatan.

Dinas Kesehatan Melalui Bidang Pelayanan Kesehatan selenggarakan Pertemuan Pendampingan dalam Perhitungan Layanan SPM Bidang Kesehatan, bertempat di Hotel Neo Palangka Raya, Kamis (15/12/2022).

Kepala Dinas Kesehatan Prov. Kalteng di wakili oleh Kasie Jaminan Kesehatan mutu dan Akreditasi Rita Juliawatty membacakan Sambutan kadiskes, beliau mengatakan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan menjadi acuan dasar bagi pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar pada tingkat Kabupaten/Kota. Mengacu pada permenkes 4 tahun 2019 terdapat 12 Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota  dan 4 pelayanan yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif. Melalui Permenkes 4 tahun 2019 tersebut Pemerintah menjamin hak setiap warga untuk mendapatkan hak kesehatan yang bermutu dan sesuai standar.  Namun kemampuan sumber daya masing–masing daerah berbeda yang menyebabkan pelaksanaan pelayanan dasar tidak sama dimasing-masing daerah, ungkapnya.

“Evaluasi SPM perlu dilakukan untuk mengukur keberhasilan kinerja penyelenggara layanan dasar dimasing-masing daerah. kegiatan tersebut dapat menjabarkan semua permasalahan yang ditemui masing-masing daerah dalam menyelenggarakan pelayanan dasar, sehingga dapat merumuskan solusi-solusi tepat yang dapat diambil. Penekanan pelaksanaan urusan wajib dipisahkan antara yang bersifat pelayanan dasar dan yang non dasar. Pemisahan ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dalam mencapai target pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM),” tambahnya.

Konsep SPM telah berubah dari kinerja program Kementerian menjadi kinerja Pemerintah Daerah yang memiliki konsekuensi reward dan punishment, sehingga pemerintah daerah diharapkan untuk memastikan tersedianya sumber daya (sarana, prasarana, alat, tenaga dan uang/biaya) yang cukup. Untuk mengetahui kecukupan biaya kegiatan SPM di daerah, perlu mengetahui perhitungan costing SPM khususnya bidang kesehatan, tutup beliau.

(Narasi/Foto : Gery, Redaktur : PPID Dinkes)

Share this post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *