Pertemuan Koordinasi dan Perencanaan Penerapan PPM Bagi Fasyankes Pemerintah dan Swasta di Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2026

Pertemuan Koordinasi dan Perencanaan Penerapan PPM Bagi Fasyankes Pemerintah dan Swasta di Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2026

Palangka Raya – Dinkes Prov Kalteng menggelar Pertemuan Koordinasi dan Perencanaan Penerapan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) bagi Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Pemerintah dan Swasta tingkat Prov Kalteng, bertempat di Aula UPT Bapelkes Prov Kalteng, Rabu (6/5/2026).

Mewakili Kepala Dinas, Pertemuan dipimpin oleh Kepala Bidang Yankes Eddy Kelana, dalam sambutan ia menyampaikan bahwa Penyakit Tuberkulosis masih menjadi tantangan Kesehatan masyarakat yang serius, baik secara global maupun nasional.

“Indonesia saat ini menempati peringkat kedua dengan beban TBC tertinggi di dunia, dengan estimasi 1.080.000 kasus baru dan 125.000 kematian setiap tahunnya,” ucapnya.

Pertemuan Koordinasi dan Perencanaan Penerapan PPM Bagi Fasyankes Pemerintah dan Swasta

Percepatan penanggulangan TBC telah ditetapkan sebagai bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat atau quick win Presiden, dengan target yang jelas, yaitu cakupan penemuan kasus 90%, inisiasi pengobatan 95%, keberhasilan pengobatan 90%, serta cakupan pemberian TPT minimal 72%.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, Kalimantan Tengah terus melakukan berbagai upaya penguatan program. Hingga April 2026, capaian penemuan kasus baru mencapai 19,4%, inisiasi pengobatan TBC sensitif obat sebesar 80,3% dan TBC resisten obat 70,6%, keberhasilan pengobatan TBC SO sebesar 78,7% dan TBC RO 64,3%, serta cakupan pemberian TPT pada kontak serumah sebesar 0,9%.

Salah satu strategi utama dalam eliminasi TBC adalah pendekatan Public-Private Mix atau PPM, yang mendorong pelibatan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dalam deteksi, pengobatan, pelaporan, hingga pencegahan TBC, termasuk melalui pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) baik Pemerintah maupun Swasta.

Berdasarkan hasil survey nasional Patient Pathway Analysis tahun 2017, sebagian besar masyarakat dengan gejala TBC pertama kali mencari pelayanan di fasilitas kesehatan swasta. Namun, tidak seluruh kasus tersebut tercatat dan terlaporkan dalam sistem.

Kondisi ini juga tercermin di Kalimantan Tengah. Keterlibatan fasilitas pelayanan kesehatan dalam program TBC di tahun 2025 sebenarnya sudah cukup baik, dengan 95% puskesmas, 87% rumah sakit pemerintah, dan 88% rumah sakit swasta telah berkontribusi dalam penemuan kasus dan melakukan pelaporan secara mandiri di SITB. Namun demikian, kontribusi klinik pemerintah baru mencapai 23%, klinik swasta 8%, dan praktik mandiri dokter masih sangat minimal. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan pelibatan sektor swasta, khususnya dalam penemuan dan pelaporan kasus melalui Sistem Informasi Tuberkulosis, menjadi hal yang sangat penting.

Foto Bersama

Sejalan dengan tema yang diangkat pada Hari Tuberkulosis Sedunia tahun 2026, yaitu SATU TB Sinergi Aksi Tuntaskan TBC, penanggulangan TBC merupakan upaya bersama, tidak hanya dari sektor kesehatan semata. Peran lintas sektor ini sangat krusial, baik dalam mendukung kebijakan, pembiayaan, penguatan sistem rujukan, hingga memastikan keberlangsungan pengobatan pasien TBC secara menyeluruh. Saya berharap melalui pertemuan ini dapat dihasilkan kesepahaman yang sama, sekaligus langkah-langkah konkret yang dapat segera ditindaklanjuti, khususnya dalam memperkuat pelibatan sektor swasta, meningkatkan pelaporan melalui SITB, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mendukung implementasi PPM di daerah.

Share this post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *