Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

Isranor, S.Sos., MM
Fungsional Perencana Ahli Muda
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang kesehatan yang wajib diperoleh setiap warga negara secara minimal, yang merupakan kewenangan pemerintah daerah.

Adapun peraturan yang menjadi dasar hukum bagi penerapan SPM di Indonesia adalah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (PP ini mengatur 6 bidang SPM, yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan sosial).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, serta khusus untuk SPM Kesehatan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Di Tingkat Provinsi, Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan mencakup pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana, serta pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa. 

Lingkup SPM Kesehatan Tingkat Provinsi : (Sesuai Permenkes Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan)

1. Pelayanan Kesehatan Akibat Bencana: SPM ini memastikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena dampak bencana atau berpotensi terkena bencana. 

Setiap penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau penduduk yang tinggal di wilayah yang berpotensi bencana pada kurun waktu terjadinya bencana mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Provinsi wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penduduk terdampak krisis kesehatan. Pengertian Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi adalah layanan minimal untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dasar penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana yang dilakukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan pada masa darurat bencana. Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi terdiri atas pelayanan kesehatan saat pra krisis kesehatan dan saat tanggap darurat krisis kesehatan.

b. Pelayanan Kesehatan Kejadian Luar Biasa: SPM juga mencakup pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena dampak kejadian luar biasa (KLB) di tingkat provinsi. 

Setiap penduduk yang terdampak KLB dan/atau penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi KLB pada kurun waktu tertentu mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah provinsi wajib memberikan pelayanan Kesehatan sesuai standar bagi penduduk terdampak/berpotensi KLB.

1. Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi adalah pelayanan kesehatan bagi setiap orang yang terdampak dan berisiko di wilayah berpotensi KLB sebagai bentuk kegiatan kewaspadaan KLB atau pada situasi KLB sesuai dengan jenis penyakit dan/atau keracunan pangan yang menyebabkan KLB.
2. Suatu KLB dinyatakan sebagai KLB Provinsi jika memenuhi salah satu kriteria kondisi KLB sebagai berikut:
   • KLB yang terjadi pada suatu wilayah kabupaten/kota di satu provinsi/lintas provinsi yang meluas ke kabupaten/kota lainnya dan memiliki hubungan epidemiologi berdasarkan kajian epidemiologi oleh Dinas Kesehatan provinsi.
   • KLB yang terjadi pada suatu wilayah kabupaten/kota di satu provinsi/lintas provinsi berpotensi meluas ke kabupaten/kota lainnya berdasarkan kajian epidemiologi oleh Dinas Kesehatan provinsi.
   • Pemerintah daerah kabupaten/kota terdampak KLB tidak/kurang mampu dan mengajukan permintaan bantuan dalam penanggulangan KLB kepada Pemerintah Daerah provinsi. Pengajuan permintaan bantuan dengan menggunakan formulir ditandatangani oleh kepala daerah kabupaten/kota terdampak.

Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai SPM Kesehatan Kabupaten/Kota : (Sesuai Permenkes Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan)

Definisi: SPM Kesehatan adalah standar minimal yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam penyediaan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat. 

Tujuan: SPM Kesehatan bertujuan untuk menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas. 

Ruang Lingkup: SPM Kesehatan mencakup 12 jenis pelayanan dasar yang harus dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota, yaitu:

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar pelayanan antenatal. 

Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar kepada semua ibu hamil di wilayah kerja tersebut dalam kurun waktu satu tahun. Pengertian Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil adalah pelayanan antenatal sesuai standar yang diberikan pada ibu hamil yang meliputi: Standar kuantitas dan Standar kualitas.

2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin.
Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar. Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar kepada semua ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun. Pengertian Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin adalah pelayanan yang diberikan pada ibu bersalin sesuai standar yang meliputi:  Persalinan normal  dan Persalinan komplikasi.

3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir. 
Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai standar. Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar kepada semua bayi usia 0-28 hari di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pengertian Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada bayi baru lahir sesuai standar.

4. Pelayanan kesehatan balita. 
Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada semua balita di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun. Pengertian Pelayanan Kesehatan Balita adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak berusia 0-59 bulan sesuai standar meliputi: Pelayanan kesehatan balita sehat dan Pelayanan kesehatan balita sakit.

5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar.
Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib melakukan pelayanan kesehatan sesuai standar pada anak usia pendidikan dasar di dalam dan luar satuan pendidikan dasar di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran (contoh yang dilaporkan di tahun 2024 adalah skrining kesehatan yang dilakukan pada bulan Juni 2023 hingga Mei 2024). Pengertian Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada warga usia pendidikan dasar sesuai standar meliputi pelayanan:

Skrining kesehatan.

1. Tindak lanjut hasil skrining kesehatan. Keterangan: Dilakukan pada anak kelas 1 sampai dengan kelas 9 di sekolah minimal satu kali dalam satu tahun ajaran dan usia 7 sampai 15 tahun diluar sekolah.
2. Pemberian imunisasi Campak Rubela, DT, Td pada BIAS sesuai jadwal dan tingkat pendidikan siswa atau usia yang setara.

6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif. Setiap warga negara usia 15 tahun sampai 59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi dan skrining serta pelayanan kesehatan sesuai standar kepada warga negara usia 15-59 tahun, di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pengertian Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada warga usia produktif sesuai standar yang meliputi:

1. Edukasi kesehatan tentang penyakit menular, penyakit tidak menular, kesehatan reproduksi termasuk keluarga berencana dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
   1. Skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular dan calon pengantin;
   1. Skrining status imunisasi Tetanus bagi Wanita Usia Subur (WUS) usia 15-39 tahun dan pemberian imunisasi Td (bila diperlukan) berdasarkan hasil skrining status imunisasi Tetanus; dan 4) pelayanan KB.

7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut.
Setiap warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar. Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi dan skrining usia lanjut sesuai standar pada warga negara usia 60 tahun ke atas di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pengertian Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut adalah pelayanan kesehatan untuk warga usia 60 tahun ke atas sesuai standar yang meliputi: Edukasi perilaku hidup bersih dan sehat; dan Skrining faktor risiko pada usia lanjut 

8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi.
Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pengertian Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada warga penderita hipertensi sesuai standar yang meliputi: 

1. Pengukuran tekanan darah
   1. Pelayanan edukasi non farmakologi
   1. Pelayanan farmakologi
   1. Konseling kepatuhan terapi non farmakologi dan farmakologi

9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus. 
Setiap penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita diabetes melitus usia ≥15 tahun sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pengertian Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada warga penderita diabetes melitus sesuai standar yang meliputi:

1. Pemeriksaan klinis;
   1. Pemeriksaan penunjang;
   2. Terapi non farmakologi (edukasi gaya hidup sehat);
   1. Terapi farmakologi.
2. 10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat. 

Setiap orang dengan gangguan jiwa berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat sebagai upaya pengobatan penyakit dan pencegahan timbulnya dampak sekunder akibat gangguan jiwanya (contoh : pemasungan) di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pengertian Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada ODGJ berat sesuai standar bagi psikotik akut dan Skizofrenia, yang meliputi:

1. Pemeriksaan kesehatan jiwa;
   1. Edukasi; dan
   1. Tata laksana

1. Pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis (TB).

Setiap orang terduga Tuberkulosis (TBC) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada orang terduga TBC di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun. Pengertian Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada orang terduga TBC sesuai standar, yang meliputi:

1. pemeriksaan klinis berdasarkan gejala dan tanda;
   1. pemeriksaan penunjang; dan
   1. edukasi.

1. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV. 

Setiap orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada setiap orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus = HIV) di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. b. Pengertian Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV) adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar, yang meliputi: 1) edukasi perilaku berisiko 2) skrining Orang dengan risiko terinfeksi virus HIV yaitu : 1) Ibu hamil, yaitu setiap perempuan yang sedang hamil. 2) Pasien TBC, yaitu pasien yang terbukti terinfeksi TBC dan sedang mendapat pelayanan terkait TBC. 3) Pasien Infeksi Menular Seksual (IMS), yaitu pasien yang terbukti terinfeksi IMS selain HIV dan sedang mendapat pelayanan terkait IMS. 4) Penjaja seks, yaitu seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan orang lain sebagai sumber penghidupan utama maupun tambahan, dengan imbalan tertentu berupa uang, barang atau jasa. 5) Lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL), yaitu lelaki yang pernah berhubungan seks dengan lelaki lainnya, sekali, sesekali atau secara teratur apapun orientasi seksnya (heteroseksual, homoseksual atau biseksual). 6) Transgender/waria, yaitu orang yang memiliki identitas gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan jenis kelamin atau seksnya yang ditunjuk saat lahir, kadang disebut juga transeksual. 7) Pengguna napza suntik (penasun), yaitu orang yang terbukti memiliki riwayat menggunakan narkotika dan atau zat adiktif suntik lainnya. 8) Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), yaitu orang yang dalam pembinaan pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM dan telah mendapatkan vonis tetap.

Apa saja Prinsip-prinsip  SPM Bidang Kesehatan :

1. Kesehatan adalah kebutuhan dasar bagi setiap manusia. 
2. Pemenuhan kebutuhan dasar dapat dipenuhi oleh warga negara sendiri atau oleh pemerintah daerah. 
3. Pelayanan dasar adalah kewenangan daerah. 
4. Pemerintah daerah wajib menjamin setiap warga negara mendapatkan kebutuhan dasarnya. 
5. SPM berlaku secara nasional.

Siapa yang mempunyai Kewenangan dalam  Pencapaian target-target SPM ?? lebih diserahkan kepada : kewenangan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)

Darimana sumber pembiayaan/pendanaan untuk Penerapan SPM ?? untuk daerah provinsi bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan untuk Pendanaan Penerapan SPM di daerah kabupaten/kota bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. Selain pendanaan sebagaimana dimaksud diatas dapat juga bersumber dari sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Bagaimana system perhitungan pendanaan ?? Pemerintah Daerah melakukan pemetaan sumber pendanaan, mengingat terdapat berbagai sumber pembiayaan yang dapat digunakan dalam penerapan SPM Kesehatan, baik dari program JKN, APBN, APBD, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat. Dalam pemanfaatan sumber pendanaan dimaksud, perlu dilakukan pemetaan untuk mencegah double counting pembiayaan, seperti untuk pelayanan kesehatan yang telah dijamin/menjadi manfaat program JKN maka Pemerintah Daerah tidak perlu mengalokasikan pembiayaan untuk pelayanan kesehatan tersebut dalam kebutuhan biaya pemenuhan SPM Kesehatan.

Apa Fungsi SPM Kesehatan ?? untuk memfasilitasi Pemda melakukan pelayanan publik yang tepat bagi masyarakat dan sebagai instrumen bagi masyarakat dalam melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah di bidang pelayanan publik bidang kesehatan. 

Siapa yang wajib melakukan Monitoring dan Evaluasi: Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan pemantauan dan evaluasi serta pembinaan dan pengawasan pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Kesehatan secara berjenjang sesuai dengan kewenangan masing-masing. 

Contoh:

• Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar antenatal, meliputi pemeriksaan kehamilan, pemberian vitamin, dan konsultasi kebidanan.
• Pelayanan kesehatan bayi baru lahir, meliputi pemeriksaan bayi baru lahir, imunisasi, dan pemberian vitamin K.
• Pelayanan kesehatan balita, meliputi pemeriksaan tumbuh kembang, imunisasi, dan pemberian vitamin A. 

Apa saja Implikasi PP Nomor 2 Tahun 2018 ??

Pemerintah Daerah: Pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pelayanan dasar sesuai dengan SPM yang ditetapkan. 

Penyediaan Anggaran: Pemerintah daerah harus menganggarkan biaya yang diperlukan untuk memenuhi SPM. 

Pembinaan dan Pengawasan: Pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan SPM di daerah. 

Peningkatan Kinerja: Dengan adanya SPM, diharapkan kinerja pemerintah daerah dalam pelayanan publik dapat meningkat. 

Apa Sanksinya apabila Kepala Daerah yang tidak melaksanakan ?? program strategis nasional, termasuk SPM Kesehatan, akan dijatuhi sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.