Kadis Kesehatan Prov Kalteng Buka Pertemuan Lokakarya Perencanaan dan Penganggaran Program AIDS, TB dan Malaria
Palangka Raya – Asosiasi Dinas Kesehatan (ADINKES) Prov Kalteng menggelar Pertemuan Lokakarya Perencanaan dan Penganggaran Program Aids, Tuberkulosis (TB), dan Malaria (ATM) bagi Kota Palangka Raya, Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Kapuas, bertempat di Fovere Hotel Kota Palangka Raya, Selasa (11/6/2024).
Kepala Dinas Kesehatan Prov Kalteng Suyuti Syamsul memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan menyampaikan bahwa, Pembangunan Kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang, agar terwujudnya derajad Kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia, yang produktif secara sosial dan ekonomis.
“Pembangunan bidang kesehatan termasuk pencegahan penyakit adalah bagian dari langkah untuk meningkatkan manusia Indonesia yang berkualitas. Indonesia menetapkan sasaran prioritas dalam RPJMN tahun 2024-2026, dimana telah ditetapkan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2030, Indonesia akan Bebas AIDS,Tuberkulosis dan Malaria (kurang lebih 6 tahun lagi)”, imbuhnya.
Sebagaimana kita ketahui, bahwa Penyakit Menular di wilayah Kalimantan Tengah sampai saat ini masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, terutama penyakit AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria, (ATM).
“Untuk kasus HIV dan AIDS, secara kumulatif di Kalimantan Tengah ditemukan sebanyak 2118 orang pengidap HIV/Aids dari target 2386 orang (88,7 %), penyakit TBC tahun 2023 ditemukan 5799 penderita, dari target 10.698 penderita (54,2 %). sedangkan Malaria, ditemukan jumlah suspect sebanyak 9643 orang, diperiksa 9643 orang, dari jumlah itu dan ditemukan Positif Malaria sebanyak 136 orang”, ungkap kadinkes.

Bila dilihat dari segi epidemiologis, Angka Parasite Indeks (API) Malaria, rata-rata dibawah 1%, namun masih 2 (dua) Kabupaten yang belum eliminasi (Kapuas dan Murung Raya). Permasalahan yang dihadapi terhadap tiga jenis Penyakit Menular di wilayah Kalimantan Tengah adalah keterbatasan anggaran pada Dinas Kesehatan untuk kegiatan program tersebut.
Ia menjelaskan, masalah Teknis juga turut mempengaruhi seperti Penyakit Tuberkulosis; (1) Masih rendahnya penemuan pasien yang terduga tuberkulosis, karena screning pasien yang berisiko Tuberkulosis masih kurang, (2) Lamanya waktu pengobatan bagi penderita Tuberkulosis yaitu selama enam bulan, yang memerlukan pengawasan dalam minum obat Anti TB (OAT), (3) Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Hal ini berdampak bukan hanya terhadap penyakit Tuberkulosis, namun juga terhadap penyakit menular lainnya. Penemuan Kasus HIV/Aids yang masih belum memenuhi target yaitu; (1) HIV /Aids dianggap masih tabu di masyarakat bila ditemukan ada masyarakat yang menderita HIV atau AIDS umumnya tidak mau datang ke Faskes,atau mereka datang ke fasilitas kesehatan diluar tempat tinggalnya karena masih tingginya stigma dan diskriminasi, (2) Edukasi tentang bagaimana HIV masih kurang / terbatas, (3) Sarana pendukung untuk pemeriksaan yang masih terbatas seperti untuk pemeriksaan Viral Load. Untuk masalah Teknis di Penyakit Malaria seperti; (1) Lokasi tambang yang jauh dan sulit di jangkau sehingga petugas kesulitan untuk menjangkau kontak kasus lainnya untuk melakukan screening menghindari adanya penularan kasus, (2) Banyak lokasi tambang yang berpindah-pindah dan meningalkan sisa galian tambang yang berpotensi terjadinya perkembangbiakan nyamuk Anopheles.
Pemerintah dalam hal ini telah mengeluarkan PERPRES Nomor 67 Tahun 2021, tentang Penanggulangan TBC. dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV-AIDS. Agar dapat menjadi pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota untuk ditindak lanjuti. Bahkan ada beberapa kabupaten di provinsi lain yang sudah membuat Surat Keputusan tentang Percepatan Dalam penanggulangan ATM.
Tentu upaya penyelesaian kasus yang seperti ini memerlukan konvergensi dan kerjasama lintas sektor terutama Perangkat Daerah Non Kesehatan, dan juga dari LSM Peduli Kesehatan, termasuk dari Swasta, Baznas, sehingga agenda penyelesaian dapat dipahami dan dilakukan secara bersama – sama, tambah suyuti.
Pada kesempatan ini, saya selaku Kepala Dinas Kesehatan Provnsi Kalimantan Tengah, mengharapkan agar para peserta yang diundang pada hari ini, melalui diskusi ini terwujudnya kesepakatan terutama Perangkat Daerah Non Dinas Kesehatan, dapat memberikan data dukungan anggaran dan sinergi kegiatan dalam Dokumen rencana program AIDS, Tuberkulosis dan Malaria (ATM) yang dibiayai oleh APBD pada tahun ini 2024, dan perencanaan tahun 2025,

Data Dokumen Rencana tersebut, nantinya akan dihimpun, dianalisa, dan direkomendasikan oleh Adinkes Kalimantan Tengah, kepada Adinkes Pusat dan kepada Kementerian Kesehatan. R.I, tutupnya.
Narasumber pada pertemuan ini yaitu Direktorat Jenderal Bangda Kemendagri dan ADINKES Pusat melalui daring (online), Bappedalitbang Prov Kalteng, SOPD undangan dari Kota Palangka Raya, Kab.Kotawaringin Timur dan Kab. Kapuas.
(Narasi : Gry, Foto : Apul, Redaktur : PPID Dinkes Kalteng)
Tinggalkan Balasan