Dinkes Prov.Kalteng Gelar Rapat tentang Pemantapan Pelaksanaan SIPD Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Tahun 2023
Palangka Raya – Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah gelar Pemantapan Pelaksaan SIPD Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Tahun Anggaran 2023, bertempat di Aula Bakti Husada Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis (02/03/2023).
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala BAKD Provinsi Kalimantan Tengah Syahfiri,SE beserta Tim Anggaran BAKD Provinsi Kalimantan Tengah yang disambut oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Rainer Danny P.Mamahit,SKM,MKM.
Arahan yang disampaikan Oleh Kepala Badan Kuangan Daerah ( BAKD) Provinsi Kalimantan Tengah beliau mengatakan, Sebagai Pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Daerah yang mengamanatkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat serta taat pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka sistem Pembayaran Belanja daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan mekanisme Transaksi Non Tunai, yaitu pemindahan sejumlah nilai uang dari Rekening Kas Umum Daerah dan/atau Rekening Giro Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ke Rekening PPTK/ rekening tujuan sebagai penerima, imbuhnya.

“Maka Berkenaan hal tersebut sesuai dengan adanya Edaran Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah No. 900/91/BAKD/2023 sebagaimana adanya regulasi pelaksanaan Penatusahaan Keuangan Daerah ABPD dalam Sistem Aplikasi SIPD tahun 2023 ini maka diharapkan masing-masing SOPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah khususnya Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah dapat mengimplentasikan mekanisme transaksi-transaksi Tunai maupun Non Tunai dalam mengelola dana UP/GU/TU didalam Program kegiatan tahun Anggaran 2023,” tambahnya.

Oleh karena itu RAPBD Tahun Anggaran 2023 tetap diupayakan mencerminkan niat Pemerintah Daerah untuk pemulihan ekonomi daerah dan memenuhi kehendak masyarakat untuk melakukan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, yang diselaraskan dengan prinsip keadilan dan kehati-hatian, serta lebih fokus dan berbasis kinerja dalam pengalokasian dan pengelolaan anggaran daerah. Diharapkan dan semoga efektifitas implementasi sebagai tindak lanjut dari Rapat ini dapat memberikan dampak positif dalam upaya mendukung kebijakan Regulasi PERMENDAGRI no 77 tahun 2020, tutup beliau
Rapat ini di ikuti oleh Tim dari BKAD Provinsi Kalimantan tengah dan Para Pejabat Eselon III dan IV serta Pengelola Keuangan Lingkup Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.
(Narasi : Yeni, Foto : Gery, Redaktur : PPID Dinkes)
Tinggalkan Balasan