Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan PPAM Kesehatan Reproduksi Pada Krisis Kesehatan Edisi Revisi 2021 Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah
Palangka Raya – Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah melakukan Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan PPAM Kesehatan Reproduksi Pada Krisis Kesehatan Edisi Revisi tahun 2021 Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, bertempat di Hotel Neo Palangka Raya, (06/09/2022).
Kepala Dinas Kesehatan Prov.Kalteng yang diwakili oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dr. Fery Iriawan, MPH membacakan sambutan tertulis, mengatakan, Indonesia sangat rentan terhadap bencana alam, Indonesia sering disebut disaster hypermarket karena semua jenis bencana dapat ditemukan seperti : gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, asap, komplik atau perang suku dan yang lainnya. Kalimantan Tengah merupakan salah satu Provinsi yang sering dilanda oleh bencana banjir, asap dan juga pernah mengalami konflik atau perang suku, imbuh beliau.

Pada situasi bencana selain dampak secara fisik pada umumnya seperti rusaknya sarana dan prasarana seperti pemukiman, bangunan fasilitas pelayanan umum dan sarana transportasi serta fasilitas umum lainnya, maka dampak secara fisik inilah yang dapat menimbulkan masalah besar pada terjadinya masalah kesehatan dimana tetap menjadi prioritas yang harus diperhatikan, terutama pada kelompok rentan sesuai dengan amanat dari Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana pada pasal 55 menyebutkan bahwa yang termasuk kedalam kelompok rentan adalah bayi, balita, dan anak- anak, ibu yang sedang mengandung atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.
Pada saat bencana risiko terhadap kesakitan dan kematian ibu dan anak saat melahirkan meningkat. Diperkirakan 4% dari total pengungsi adalah ibu hamil dan kemungkinan 15 % sampai dengan 20% mengalami komplikasi kehamilan dan membutuhkan pertolongan, selain itu risiko terjadi kekerasan seksual juga meningkat. Perempuan, anak perempuan dan laki-laki yang terpisah dari keluarganya saat bencana memiliki risiko mengalami pemerkosaan ataupun perdagangan manusia. Hal ini sering terjadi pada pengaturan camp pengungsi yang kurang baik, dan penanganan bencana yang kurang responsif gender seperti toilet yang jauh dan tidak ada pemisahan antara laki-laki dan perempuan, penerangan yang kurang, dan sering terjadi berbagai infeksi akut.

Permasalahan ini dapat diatasi dengan memasukkan Paket Awal Minimal atau PPAM Kesehatan Reproduksi kedalam kegiatan kesiapsiagaan dan respon bencana. PPAM Kesehatan Reproduksi adalah seperangkat kegiatan prioritas untuk dilaksanakan sebagai respon terhadap krisis kesehatan reproduksi.
Pada saat bencana ada 5 penerapan PPAM Kespro yaitu : 1. Identifikasi koordinator PPAM Kesehatan Reproduksi, 2.Pencegahan kekerasan seksual dan penanganan bagi penyintas/korbannya, 3.Pencegahan penularan IMS dan HIV dengan penerapan praktik kewaspadaan standar, memastikan ketersediaan kondom dan ketersediaan tranfusi darah yang aman, 4.Cegah kesakitan dan kematian Ibu dan anak pada saat proses persalinan dimana tersedia penanganan kegawatdaruratan kebidanan dan neonatal, sistem rujukan yang berjalan dan tersedia perlengkapan persalinan, 5. Rencanakan pelayanan Kesehatan reproduksi yang komprehensif dan terintegrasi kedalam pelayanan Kesehatan dasar Ketika situasi stabil.
PPAM Kesehatan Reproduksi sangat penting untuk dilaksanakan saat kondisi bencana karena, 1. Merupakan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan reproduksi dalam kondisi normal atau bencana, 2. Merupakan Standar Kementerian Kesehatan dalam penanggulangan bencana bidang Kesehatan, 3. PPAM Kesehatan Reproduksi menyelamatkan nyawa. Dan didukung untuk memfasilitasi terwujudnya SPM Provinsi Kalimantan Tengah yaitu penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi.
Dengan adanya kegiatan ini yaitu Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan PPAM Kesehatan Reproduksi Pada Krisis Kesehatan Edisi Revisi 2021 Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022, maka terwujud kegiatan sosialisasi dan advokasi tentang PPAM (pembentukan Tim Sub Klaster Kesehatan Reproduksi ditingkat Provinsi sampai Kab/Kota) dalam kondisi bencana, memperkuat Koordinasi untuk PPAM dan adanya pengadaan alat, bahan untuk penerapan PPAM saat terjadi bencana seperti Hygine Kit, dan Kit Kesehatan Reproduksi ditingkat Provinsi sampai Kab/Kota, tutupnya.
(Artikel : Gery, Foto: Nove, Redaktur : PPID Dinkes)
Tinggalkan Balasan