Berita Utama

KESMAS

Pelatihan Konselor Asi Tingkat Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2020

| Senin, 09 November 2020 - 09:07:42 WIB | dibaca: 49 pembaca

Pangkalan Bun - Undang – undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, khususnya pada pasal 141 mengamanatkan bahwa upaya perbaikan gizi masyarakat ditujukan untuk peningkatan mutu gizi perseorangan dan masyarakat, yang dilaksanakan melalui : a) perbaikan pola konsumsi makanan yang sesuai dengan gizi seimbang; b) perbaikan perilaku sadar gizi, aktivitas fisik dan kesehatan; c) peningkatan akses dan mutu pelayananan gizi yang sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi; dan d) peningkatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)

Dalam Rencana Pembagian Jangka Menengah Nasional (RPJMN) bidang kesehatan Tahun 2020-2024 percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda, mencakup a)percepatan penurunan stunting dengan peningkatan efektifitas intervensi spesifik, perluasan dan penajaman intervensi sensitif secara terintegrasi; b)peningkatan intervensi yang bersifat live saving dengan didukung data yang kuat (evidence based policy) termasuk fortifikai dan pemberian multiple miconutrient; c)penguatan advokasi, komunikasi sosial dan perubangan perilaku hidup sehat terutama mendorong pemenuhan gizi seimbang berbasis konsumsi pangan (Food based approach); d)penguatan sistem surveilans gizi; e)peningkatan komitmen dan pendampingan bagi daerah dalam intervensi perbaikan gizi dengan strategi sesuai kondisi setempat dan f)reson cepat perbaikan gizi dalam kondisi darurat.

Untuk mencapai target sasaran tersebut diatas, Direktorat Gizi Masyarakat melaksanakan kegiatan pembinaan gizi yang difokuskan pada upaya memperbaiki asupan zat gizi makro dan mikro, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penerapan gizi seimbang, pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan intervensi gizi berbasis masyarakat dan menyelenggarakan surveilans gizi. Pelaksanaan surveilans gizi didasarkan pada Permenkes Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans dan Permenkes Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat kesehatan Masyarakat menyebutkan bahwa salah satu upaya wajib puskesmas adalah upaya perbaikan gizi masyarakat.

Gambaran prevalensi status gizi balita berbasis bukti diperoleh dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang hasilnya menjadi salah satu dasar untuk menetapkan kebijakan berbasis bukti termasuk prevalensi gizi kurang/kekurangan gizi (underweight) pada anak balita dan prevalensi pendek dan sangat pendek (stunting) pada anak baduta (dibawah dua tahun), hanya dilakukan 3-5 tahun sekali. Untuk ketersediaan informasi perkembangan status gizi dan capaian kegiatan perbaikan gizi diseluruh wilayah secara cepat, akurat teratur dan berkelanjutan dipandang perlu untuk penyediaan data dalam bentuk aplikasi yaitu pencatatan pelaporan gizi berbasis masyarakat dimana dari hasil status gizi tersebut dapat dilakukan intervensi langsung terhadap balita yang mengalami masalah gizi diwilayahnya.

Salah satu rekomendasi dalam Global Stategy on Infant and Child Feeding, pola pemberian makan terbaik bagi bayi dan anak sejak lahir sampai umur 24 bulan sebagai berikut : (1) menyusui segera dalam waktu satu sampai dua jam pertama setelah bayi lahir (Inisiasi Menyusu Dini/IMD), (2) Menyusui secara eksklusif sejak lahir sampai bayi berumur 6 bulan, (3) Mulai memberikan Makanan Pendamping ASI ( MP-ASI) yang baik dan benar dari bayi berumur 6 bulan dan ( 4) Tetap menyusui sampai anak berumur 24 bulan.

Pemberian ASI eksklusif pada bayi, selain berdampak langsung terhadap perkembangan fisik anak juga berdampak langsung terhadap perkembangan otak bayi yang dapat meningkatkan kecerdasan serta kemampuan belajar anak. Dengan pemberian ASI yang benar, bayi diharapkan menjadi manusia berkualitas dikemudian hari. Kegagalan dalam pemberian ASI Eksklusif pada bayi akan berdampak buruk terhadap kualitas sumber daya manusia.

Kegiatan yang dilakukan untuk mengintervensi anak dalam 1000 Hari Pertama Kehidupannya adalah dengan Pelatihan Konselor ASI bagi petugas kesehatan sebagai promotor kesehatan kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk membekali tenaga kesehatan dengan pengetahuan, keterampilan dan alat bantu untuk mendukung ibu, ayah dan pengasuh dalam meningkatkan praktik pemberian makan kepada bayi dan anak serta ibu hamil secara optimal yang difokuskan pada pemantauan pertumbuhan, pemberian ASI, Pemberian Makanan Pendamping ASI, Pemberian makan pada ibu, bayi dan anak berbasis masyarakat.

Ketersediaan fasilitator konselor ASI saat ini belum menjangkau seluruh kabupaten dan kota. Disamping itu fasilitator koselor ASI yang ada masih perlu untuk ditingkatkan kapasitasnya, oleh karenanya pelatihan ini sangat diperlukan agar peserta mampu memberikan konseling pemberian ASI  yang memiliki kompetensi sesuai dengan kaidah kediklatan, (04/11)

 

Sumber : Bidang Kesmas










Komentar Via Website : 0